Tutup Temu Bisnis Tahap VI, Wamenkumham: Belanja Produk Dalam Negeri Harus Terus Digelorakan

Mataram NTB - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menutup secara resmi kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (05/08/2023). 

Wamenkumham berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai, akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan. 

Baca juga: Pusat Investasi Pemerintah: Bersama Sahabat - UMi Bangkit

"Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan, " ucap pria akrab disapa Eddy saat menutup Temu Bisnis Tahap VI. 

Hal yang disampaikan diatas sesuai informasi yang dilansir dari Siaran pers yang dikeluarkan secara tertulis Kemenkumham RI melalui Bagian Humas Kemenkumham NTB, Sabtu (05/08/2023) sore tadi.

Baca juga: Pj Ketua Tim Penggerak PKK Membuka Bimtek Manajemen Galeri Pelang Tingkat Provinsi NTB

Menurut Eddy dalam rilis tersebut , hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTB : UMKM Adalah Penggerak Ekonomi Nasional

"Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, " tutur Eddy. 

Baca juga: Husein Fadlulloh: Digitalisasi Layanan Informasi Bantu Bertumbuhnya UMKM

Dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Eddy, diharapkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar 95?ri total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023. 

"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa', ” tandas Eddy. 

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTB Jaga Eksistensi dan Dorong Keris Lombok Menuju Kancah Dunia

Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Kamis lalu (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar 29, 5 Triliun rupiah yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar 18, 5 triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11, 34 triliun rupiah.

Rinciannya dari nominal 29, 5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan Pembayaran sebesar 16, 13 Triliun rupiah, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13, 4 triliun rupiah.

Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420, 7 triliun rupiah, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi 448, 8 triliun rupiah.

Baca juga: Tidak Semua Kantor Akuntan Publik Dapat Menjadi Auditor BUMN

Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).(Adb)